Bawaslu Jakarta Timur Hadiri Penguatan Kelembagaan Bawaslu DKI Jakarta: Bahas Urgensi Revisi UU Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Jakarta, 16 Oktober 2025 — Bawaslu Kota Jakarta Timur menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang mengangkat tema “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu serta Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2029.”
Kegiatan berlangsung di Swiss-Belresidence Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/10).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta, perwakilan media, serta komunitas masyarakat sipil.
Bawaslu Jakarta Timur diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan bersama staf pencegahan yang turut serta dalam rangka memperkuat koordinasi dan pemahaman kelembagaan di bidang pengawasan.

Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat sinergi kelembagaan pengawas pemilu serta meningkatkan partisipasi publik sebagai bagian dari strategi mewujudkan Pemilu 2029 yang berintegritas dan inklusif.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Ahmad Riyadi Leky, S.Sy., M.Si (Tenaga Ahli DPR RI Fraksi PKB) yang membawakan materi “Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu dan Desain Kelembagaan Bawaslu”, serta Nurul Hilaliyah dari United Nations Women dengan paparan “Urgensi Keterlibatan Masyarakat dan Perempuan dalam Pengawasan Pemilu.”

Selain mendiskusikan arah kebijakan revisi Undang-Undang Pemilu, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya mendorong partisipasi masyarakat—terutama perempuan dan kelompok rentan—dalam proses pengawasan untuk memperkuat kualitas demokrasi.

Menutup kegiatan, peserta juga mengikuti sesi evaluasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai komitmen bersama menjaga akurasi data pemilih dan meningkatkan efektivitas kerja pengawasan di wilayah masing-masing.