Bawaslu Kota Jakarta Timur Gelar IMUND Edisi Kedua: Penguatan Tugas dan Fungsi Internal Jadi Sorotan Utama

Jakarta, 28 Juli 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Timur kembali melaksanakan program rutin IMUND (Inspiring Meet Up on Monday) edisi kedua pada Senin, 28 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi wadah internal untuk memperkuat sinergi, refleksi, dan inovasi kelembagaan.

Acara yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem J. Wetik, dan Ahmad Syarifudin Fajar, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi. Diskusi kali ini dimoderatori langsung oleh Haris Dharma Persada, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur.

Fokus utama IMUND edisi kedua adalah penguatan tugas dan fungsi internal lembaga. Diskusi ini bertujuan membangun integritas personal setiap anggota sekaligus mengokohkan kerja kolektif Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang kredibel dan adaptif.

Dalam penyampaiannya, Ahmad Syarifuddin menekankan pentingnya inovasi dalam menjalankan tugas kelembagaan.

"Penting untuk kita tetap mengeksplorasi kreatifitas agar tugas-tugas demokrasi yang kita emban memiliki esensi. Sebab itu semua terkait dengan opini publik terhadap kinerja Bawaslu secara kelembagaan. Kita kerja totalitas saja masih bisa dikritik, apalagi tidak bekerja. Mari kita rancang program kerja sesuai tugas dan fungsi dalam Perbawaslu. Pada masa non-tahapan, tugas-tugas dan fungsi Bawaslu haruslah tetap relevan," tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Sekretariat Haris Dharma Persada juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program.

"Penguatan tugas dan fungsi tidak cukup hanya didiskusikan atau dipahami secara teori. Perlu konsistensi dan kreatifitas dalam menjalankan program kerja, pertama agar sesuai peraturan, lalu agar setiap kinerja kita tepat sasaran," pungkasnya.

IMUND edisi kedua ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempererat semangat kolaboratif di internal Bawaslu Kota Jakarta Timur dan mengakselerasi implementasi tugas-tugas kelembagaan secara profesional dan berintegritas, baik di masa tahapan maupun non-tahapan pemilu.