Cegah Potensi Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri, Bawaslu Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri

Jakarta, Bawaslu Jakarta Timur - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu di luar negeri.

Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri digelar di Grand Mercure Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023). Grand launching dihadiri oleh seluruh jajaran Anggota Bawaslu Provinsi Seluruh Indonesia dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta serta stakeholder.

Dalam Sambutannya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan tujuan dari IKP ini adalah agar Partai Politik mengetahui kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

"Hari ini kita launching Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, agar teman-teman Partai Politik juga mengetahui kerawanan yang akan terjadi pada Pemilu tahun 2024 di luar negeri. Ada beberapa daerah dan wilayah di luar negeri yang menjadi perhatian isu krusial seperti daerah yang memiliki daftar pemilih yang cukup besar." Ujar Bagja saat menyampaikan sambutannya dalam acara Launching Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri (31/8).

Dalam Pemetaan Kerawanan Pemilu serentak 2024 isu stategis penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dari 128 negara, terdapat 20 negara wilayah perwakilan dengan kerawanannya yang
lebih tinggi dari wilayah perwakilan lainnya. Negara paling rawan secara berturut-turut adalah
Malaysia, Amerika Serikat, Hongkong, Jepang, Australia, Qatar, Taiwan, Belanda, Korea
Selatan, Mesir, Singapura, Oman, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Brunei
Darussalam, Abu Dhabi, Jerman dan Filipina.

Malaysia adalah negara paling rawan karena memiliki 6 daerah perwakilan dengan
jumlah pemilih lebih dari setengah dari seluruh data pemilih di luar negeri. Enam daerah
tersebut adalah Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Kuching, Penang dan Tawau.