Sosialisasi & Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Jakarta Timur

Jakarta. 04 Juli 2025 — Bawaslu RI menggelar kegiatan Sosialisasi & Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Jakarta Timur Bersama Anggota DPR RI Komisi II F-PKS Bapak Mardani Ali Sera, sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Kegiatan ini bertempat di Mardani Leadership School dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perwakilan akademisi.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran pemilu. “Bawaslu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut mengawasi, melaporkan dugaan pelanggaran, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil,” ujar Burhanuddin.

Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Prayogo Bekti Utomo, menjelaskan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor dugaan pelanggaran pemilu. “Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor, termasuk dalam setiap publikasi laporan, guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang berani melapor,” tegasnya. Selain itu, masyarakat didorong untuk memanfaatkan aplikasi SigapLapor sebagai sarana mudah melaporkan potensi pelanggaran secara daring.

Dalam kegiatan tersebut juga dibahas tantangan dalam pengawasan pemilu, seperti keterbatasan alat bukti, kebutuhan saksi minimal dua orang, serta batas waktu pelaporan agar tidak kedaluwarsa. Oleh sebab itu, Bawaslu menekankan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya soal melapor, tetapi juga membantu dalam pengumpulan data, alat bukti, dan memberikan keterangan yang memperkuat laporan.

Acara ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis di wilayah Kota Jakarta Timur.