Bawaslu Jakarta Timur dan HMI Perkuat Sinergi, Dorong Pemuda Jadi Pengawas Partisipatif

Jakarta Timur, Bawaslu Kota Jakarta Timur — Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi melalui penguatan pengawasan partisipatif. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Jakarta Timur yang digelar di Aula Bawaslu Jakarta Timur, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu Jakarta Timur dan HMI untuk membahas berbagai dinamika kepemiluan sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu. Anggota Bawaslu Jakarta Timur, Ahmad Syarifudin Fajar, menyampaikan bahwa silaturahmi tersebut diharapkan dapat menjadi awal terbangunnya kerja sama yang lebih konkret antara Bawaslu dan organisasi kepemudaan.

“Masukan konstruktif dari HMI sangat kami harapkan untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Pengawasan pemilu tidak dapat hanya dilakukan oleh jajaran pengawas, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat,” ujar Ahmad.

Dalam diskusi, Sekretaris HMI Jakarta Timur, Hizbul, menyampaikan bahwa pemilih pemula dan generasi muda memiliki posisi penting dalam proses demokrasi. HMI Jakarta Timur yang menaungi kader dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta Timur melihat adanya ruang untuk berkontribusi melalui edukasi politik dan pengawasan partisipatif di lingkungan kampus maupun masyarakat.

Hizbul juga menyampaikan hasil kajian internal HMI mengenai adanya tren penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Ia mempertanyakan faktor yang memengaruhi kondisi tersebut serta bentuk kontribusi yang dapat dilakukan HMI untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Selain partisipasi pemilih, praktik politik uang turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Kabid HMI Jakarta Timur, Zulfikar, meminta penjelasan mengenai pemetaan praktik politik uang serta langkah preventif yang dilakukan Bawaslu. Ia juga berharap mekanisme sosialisasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dapat dikolaborasikan dengan jaringan kader HMI.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Jakarta Timur, Prayogo Bekti Utomo, menjelaskan bahwa politik uang merupakan fenomena yang terus berkembang dengan berbagai modus. Berdasarkan kajian yang dihimpun dalam buku Jejak Pengawasan, praktik politik uang juga kerap memanfaatkan celah atau area abu-abu dalam ketentuan hukum.

“Bawaslu tetap berkomitmen memproses setiap dugaan pelanggaran secara profesional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu,” jelas Prayogo.

Menurut Prayogo, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya berkaitan dengan aspek teknis dan pembuktian dalam penanganan dugaan pelanggaran. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang perlu dipahami bersama dalam upaya memperkuat pengawasan pemilu.

Ahmad menambahkan, jajaran Bawaslu telah berupaya menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran, termasuk melakukan penelusuran hingga ke luar daerah apabila diperlukan. Namun, proses penanganan juga memiliki batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan keterbatasan personel yang dimiliki Bawaslu, peran masyarakat menjadi sangat penting. Karena itu, pengawasan partisipatif harus terus diperkuat, termasuk melalui keterlibatan kader-kader HMI,” tambah Ahmad.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Jakarta Timur, Aan Harinurdin, menyambut terbuka gagasan dan inisiatif kolaborasi yang disampaikan HMI. Menurutnya, kerja sama dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti Sekolah Pemilu atau Sekolah Pengawasan Partisipatif, pendidikan politik bagi pemilih pemula, hingga forum diskusi publik atau Focus Group Discussion (FGD).

Aan juga mendorong generasi muda untuk tidak berhenti pada sikap kritis terhadap berbagai persoalan demokrasi. Kegelisahan dan pemikiran kritis tersebut perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata yang menyentuh persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kami sangat terbuka dengan ide dan kolaborasi program dari HMI. Harapannya, semangat kritis para pemuda dapat diwujudkan dalam kegiatan yang konkret dan dekat dengan masyarakat,” ungkap Aan.

Menutup kegiatan, HMI Jakarta Timur menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra Bawaslu dalam memfasilitasi sosialisasi, edukasi politik, serta pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi. Komitmen tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Bawaslu Jakarta Timur dan HMI.

Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Jakarta Timur terus mendorong pengawasan partisipatif sebagai gerakan bersama. Keterlibatan pemuda dan organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi kepemiluan sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi.