Bawaslu Jakarta Timur Terima Audiensi PMKRI Cabang Jakarta Timur

Jakarta, 24 November 2025 — Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur menerima audiensi dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Timur Santo Petrus Kanisius, bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Jakarta Timur.  Audiensi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem Johanes Wetik, yang menyambut hangat kehadiran jajaran PMKRI. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu menekankan pentingnya peran anak muda sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

“Kami sangat senang menerima teman-teman PMKRI. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi. Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dilakukan penyelenggara, tetapi memerlukan partisipasi masyarakat,” ujarnya. 

Ketua PMKRI, Emanuel, menyampaikan bahwa PMKRI memiliki berbagai program sosial, pendidikan politik, hingga kegiatan nasional dan internasional, serta aktif menerima dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Emanuel berharap kerja sama dengan Bawaslu dapat memperkuat kapasitas kader PMKRI dalam pendidikan demokrasi, pencegahan politik uang, dan sosialisasi hak-hak pemilih.

“Kami berharap Bawaslu dapat membersamai kami dalam kegiatan edukasi demokrasi. Banyak masyarakat yang masih bingung, takut melapor, atau tidak mengenal peran Bawaslu. Kami ingin hadir membantu menjembatani,” kata Emanuel. 

Dalam diskusi, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Taufik Hidayatulloh, menegaskan pentingnya kolaborasi dan pemahaman publik terkait tugas Bawaslu. Ia juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu, perlindungan pelapor, serta batas waktu dan syarat formil-materil laporan.

“Identitas pelapor kami lindungi. Setiap laporan harus memenuhi syarat dan disertai bukti yang cukup. Bawaslu bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran, termasuk pidana pemilu,” tegasnya. 

Anggota Bawaslu lainnya, Amelia Rahman, menyoroti isu keterwakilan perempuan dan pentingnya ruang bagi perempuan dalam politik. Ia mendorong PMKRI agar mempertimbangkan untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu demi memperluas peran mereka dalam pengawasan demokrasi.

“Perempuan harus memiliki ruang dan kesempatan yang sama. Saya mendorong PMKRI untuk ikut menjadi pemantau pemilu agar dapat terlibat langsung dalam pengawasan,” ungkap Amelia. 

Diskusi berlangsung interaktif, mencakup isu politik uang, prosedur penanganan pelanggaran, kekhawatiran masyarakat terhadap proses pelaporan, serta kebutuhan penguatan kapasitas pendidikan politik bagi kader PMKRI. PMKRI juga menyoroti minimnya keterwakilan perempuan di ruang politik dan berharap mendapatkan bimbingan lebih lanjut dari Bawaslu.

Di akhir pertemuan, baik Bawaslu maupun PMKRI sepakat untuk memperkuat kerja sama, termasuk kemungkinan penjajakan penandatanganan MoU pengawasan partisipatif pada kegiatan berikutnya.

“Kami berharap sinergi ini berlanjut. PMKRI adalah mitra strategis untuk menjangkau masyarakat dan kampus dalam edukasi demokrasi,” tutup Taufik. 

Audiensi berlangsung hangat, penuh pertukaran gagasan, dan menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi strategis dalam menjaga integritas demokrasi di Jakarta Timur.