Bawaslu Kota Jakarta Timur Serap Aspirasi Dewan Kota untuk Perkuat Pengawasan dan Demokrasi

JAKARTA TIMUR — Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur menggelar audiensi dan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Kota Jakarta Timur di Kantor Dewan Kota Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026). Pertemuan ini digelar untuk menyerap aspirasi, masukan, dan evaluasi guna memperkuat pengawasan kepemiluan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Willem J. Wetik, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdialog dengan Dewan Kota. Ia menjelaskan bahwa meski saat ini berada pada masa non-tahapan Pemilu, pihaknya tetap menjalankan program Konsolidasi Demokrasi kepada masyarakat serta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi pemilih pemula di sejumlah sekolah.

Willem berharap kritik, saran, dan aspirasi yang disampaikan Dewan Kota dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan kelembagaan Bawaslu. Ia juga mengajak masyarakat untuk menyalurkan aspirasi melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Jakarta Timur.

Tetap Jalankan Edukasi di Tengah Efisiensi Anggaran

Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Taufik Hidayatulloh, menegaskan bahwa meski menghadapi efisiensi anggaran, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan pendidikan demokrasi lewat berbagai kegiatan sosialisasi dan konsolidasi. Seluruh aspirasi masyarakat yang terhimpun, kata dia, akan diteruskan ke Bawaslu RI sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Taufik juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Selain itu, evaluasi terhadap bimbingan teknis bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengawas di lapangan.

Masukan dari Dewan Kota

Dalam sesi diskusi, Ketua Dewan Kota Jakarta Timur, Farid M.S., menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan pengalaman Pemilu 2024. Menurutnya, masih ada persoalan di lapangan yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti, sehingga fungsi pengawasan perlu diperkuat agar dugaan pelanggaran tidak tertutupi. Farid turut menanyakan kemungkinan pelaksanaan Pemilihan ulang di masa mendatang, menyesuaikan perkembangan situasi.

Menanggapi hal itu, Willem menjelaskan bahwa hingga audiensi berlangsung, Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan keputusan terkait pelaksanaan Pemilihan tersebut. Ia memastikan Bawaslu akan mengikuti keputusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Kota Jakarta Timur, Wahyu, turut membagikan pengalamannya sebagai Panwas, KPPS, dan saksi dalam sejumlah Pemilu sebelumnya. Ia mengungkapkan masih ada saksi yang tidak mendapat salinan dokumen hasil pemungutan suara, serta menilai sebagian PTPS masih kurang percaya diri dan kurang tegas dalam menjalankan tugas pengawasan. Wahyu mengusulkan agar proses rekrutmen PTPS ke depan menghasilkan pengawas yang lebih berani, berwibawa, dan memahami kondisi wilayah setempat.

Menanggapi usulan tersebut, Taufik menjelaskan bahwa pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, rekrutmen PTPS kerap terkendala minimnya jumlah pendaftar. Untuk mengatasinya, Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan merekrut pengawas dari luar wilayah bila kebutuhan personel belum terpenuhi.

Willem menambahkan, keterbatasan dalam pelaksanaan bimbingan teknis kepada ribuan PTPS membuat penyampaian materi belum bisa dilakukan secara maksimal. Kondisi ini menjadi salah satu faktor masih adanya PTPS yang belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawabnya pada hari pemungutan suara.

Perkuat Sinergi

Melalui audiensi ini, Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur berharap sinergi dengan Dewan Kota terus terjalin untuk memperkuat pengawasan partisipatif, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta mewujudkan