Melalui Monitoring Kelembagaan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Dorong Penguatan SDM dan Tata Kelola Organisasi di Bawaslu Kota Jakarta Timur

Jakarta Timur, 2 Juni 2026 – Bawaslu Kota Jakarta Timur gelar kegiatan Rapat Sumber Daya Manusia (SDM) dan Monitoring Kelembagaan yang dilaksanakan oleh Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur.

Kegiatan yang mengusung tema “Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan di Bawaslu Kota Jakarta Timur” ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Rini Rianti Andriani, serta jajaran pimpinan, sekretariat, dan staf Bawaslu Kota Jakarta Timur.

Membuka kegiatan, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem J. Wetik, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan monitoring dan pembinaan yang dilakukan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan, khususnya pada masa non-tahapan pemilu.

Dalam arahannya, Rini Rianti Andriani menekankan bahwa meskipun saat ini tidak sedang memasuki tahapan pemilu, seluruh jajaran Bawaslu tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kelembagaan secara optimal.

“Jangan sampai masa non-tahapan dimaknai sebagai masa tanpa pekerjaan. Justru saat inilah kita mempersiapkan kapasitas, memperkuat tata kelola, dan membangun fondasi kelembagaan yang lebih baik untuk menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan berikutnya,” tegas Rini.

Selain itu, Rini juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Bawaslu. Menurutnya, kehadiran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga profesionalitas lembaga.

“Penguatan kelembagaan dimulai dari kedisiplinan dan tanggung jawab setiap individu. Baik pimpinan maupun staf memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga integritas dan marwah lembaga,” ujarnya.

Dalam sesi materi, tim Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu DKI Jakarta menyampaikan pembahasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dijelaskan sebagai instrumen pengukuran kinerja yang disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional hingga daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penguatan terkait Document Management System (DMS) sebagai sistem administrasi kepegawaian berbasis digital yang terintegrasi dengan platform ASN. Melalui DMS, setiap pegawai diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui dokumen kepegawaian secara berkala guna mendukung pengelolaan data ASN yang akurat dan akuntabel.

“Dokumen kepegawaian bukan hanya arsip administrasi, tetapi menjadi rekam jejak profesional yang akan berpengaruh terhadap pengembangan karier ASN di masa mendatang. Karena itu, kelengkapan data pada DMS perlu menjadi perhatian bersama,” jelas tim Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu DKI Jakarta.

Kegiatan monitoring juga menjadi ruang diskusi antara Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Timur terkait penguatan koordinasi kelembagaan, pelaksanaan pembinaan SDM, serta optimalisasi pelaporan dan pengelolaan kinerja organisasi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kota Jakarta Timur dapat semakin meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat budaya kerja yang profesional dan akuntabel, serta terus menjaga semangat pengabdian dalam mengawal demokrasi, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan kepemiluan.