Bawaslu DKI Jakarta, Mengembangkan Pengawasan Partisipatif,

Jakarta, Bawaslu Jakarta Timur – Guna lebih mengaktifkan partisipasi masyarakat dalam pengawasa Pemilu dan Pilkada, Bawaslu DKI Jakarta menggelar kegiatan “Pengembangan Partisipasi Pengawasan Pemilu Melalui Melalui Sarana Kebudayaan” pada Sabtu (14/12/2019) bertempat di Hotel Acacia Jakarta.

Mewakili Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Khofifah selaku Kepala Divisi Humas dan Hubal dalam kegiataan Pengembangan Partisipasi Pengawasan Pemilu menyatakan “Bawaslu DKI Jakarta mencoba mengangkat partisipasi masyarakat dengan cara yang berbeda karena Jakarta merupakan suatu kota besar yang memiliki kebudayaan yag bermacam-macam dan berakar dari masyarakat.”

“Maka kita kembalikan dan mengajak kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, hal ini untuk persiapan jika ada Pilkada pada tahun 2022 dan atau Pemilu serentak 2024.” lanjutnya.

Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi yang akan mengadakan pilkada termasuk nanti Bawaslu Provinsi DKI pada tahun 2020 akan mengembangkan pengawasan Partisipatif dengan metode Sekolah Kader Pengawasan,

Lanjut, dijelaskan oleh Ibu Khofifah  sebanyak kurang lebih 200 lebih peserta dari Unsur mitra kerja Bawaslu seperti Pemda Provinsi DKI Jakarta, KPU DKI, KPID, KIPD dan lembaga mitra pengawasan pemilu tahun 2019 serta pemiih pemula dari perwakilan SMA  dan BEM Universitas di wilayah DKI Jakarta, kami undang di acara ini, Kami apresiasi kepada mereka karena akan menjadi corong buat kami guna lebih berpartisipasi serta menangkal pemberitaan hoax dalam pilkada dan pemilu.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu se DK Jakarta, termasuk Bapak sahkroji Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur tanggapannya terkait kegiatan tersebut. Salah satu cara effektif meningkatkan pengawasan partisipatif adalah melalui sarana kebudayaan.

Kami sangat mendukung Bawaslu Provinsi DKI mengadakan Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu melalui sarana kebudayaan seperti ini selain meningkatkan pengawasan partisipatif bisa di jadikan momentum silaturahmi penyelenggara pemilu se DKI Jakarta dan stake holder dan masyarakat Jakarta pasca pemilu 2019 selesai.

Sakhroji menambahkan "Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka dalam demokrasi harus ada kontrol rakyat, pemilu adalah instrumen pelaksanaan demokrasi, maka sebenarnya penting adanya kontrol masyarakat yang maksimal dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu dan jajarannya menginginkan partisipasi yang maksimal dari masyarakat terhadap pemilu, tidak hanya partisipasi untuk datang memberikan suara, tetapi partisipasi aktif masyarakat dalam ikut mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran, ada keterbatasan jumlah pengawas. Laporan dari masyarakat kepada pengawas pemilu merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penyelengaraan pemilu".

"Jumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran masih sedikit dibandingkan temuan yang dilakukan pengawas pemilu, agar masyarakat lebih berperan aktif dalam ikut mengawasi penyelenggara pemilu, dengan ikut melakukan  pencegahan dan mau melaporkan dugaan pelanggaran, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota mengembangkan pengawasan partisipatif, masih banyak warga masyarakat yang perlu dilibatkan termasuk komunitas budaya yang ada diwilayah DKI Jakarta. Untuk bersama melakukan sinergitas untuk pemilu yang lebih baik." Lanjutnya.

Melalui kebudayaan juga kita dapat meresapi makna pengawasan pemilu yang mengedepankan Pemilu berintegritas dan berkarakter menuju demokrasi bermartabat.