Bawaslu Jakarta Timur Gelar POKASI Edisi #1 : Refleksi dan Strategi Pengawasan Pilkada 2024

Jakarta, 07 Juli 2025 – Bawaslu Kota Jakarta Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya literasi dan pengawasan pemilu yang progresif melalui kegiatan Pojok Literasi (POKASI) Edisi #1, yang digelar di Sekretariat Bawaslu Jakarta Timur, Kramat Jati. Kegiatan ini mengangkat tema “Refleksi Pengawasan Pilkada 2024: Pembelajaran dan Strategi Perbaikan”.

Acara dibuka dengan sambutan dari dua tokoh penting Bawaslu Kota Jakarta Timur yaitu Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem J. Wetik menegaskan pentingnya pemahaman hukum dalam pelaksanaan pengawasan karena Bawaslu juga berperan sebagai penegak hukum pemilu. Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Taufik Hidayatulloh menyampaikan bahwa Pojok Literasi merupakan bagian dari tradisi intelektual lembaga yang harus terus dijaga secara konsisten demi peningkatan kualitas pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Materi utama disampaikan oleh Prayogo Bekti Utomo, Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dengan moderator Andika Permana dari Divisi Hukum dan Penyelesaian. Prayogo menekankan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperkuat kapasitas internal dan meningkatkan sistem kerja pengawasan secara menyeluruh.

Dalam refleksinya, ia menyoroti berbagai tantangan pengawasan Pilkada 2024 di Jakarta Timur, kota dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi di DKI Jakarta dan tingkat kerawanan pemilu yang signifikan. Meski demikian, pengawasan berjalan cukup efektif, berkat optimalisasi strategi pencegahan, sinergi pengawasan partisipatif, dan kegiatan edukatif seperti Bawaslu Go to School dan Go to Campus.

Prayogo juga memaparkan beberapa catatan penting, di antaranya:

• Masalah teknis dalam verifikasi faktual calon perseorangan.

• Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang merusak estetika kota.

• Tantangan internal seperti kurangnya SDM berkualitas, disiplin kerja, serta keterlambatan anggaran.

• Kebutuhan akan pengelolaan arsip pengawasan yang lebih baik.

• Pentingnya peningkatan kualitas pelatihan, publikasi, dan kepatuhan terhadap SOP.

Menutup sesi, beliau menekankan bahwa evaluasi terhadap proses pengawasan harus menjadi langkah wajib demi memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam pengembangan budaya literasi pengawasan dan mempertegas komitmen Bawaslu Kota Jakarta Timur untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas kinerjanya menjelang Pilkada selanjutnya.