Bawaslu Jakarta Timur Gelar Pokasi Edisi Kedua: Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

Jakarta, 21 Juli 2025 - Bawaslu Kota Jakarta Timur kembali menyelenggarakan program kerja Pojok Literasi (Pokasi) edisi kedua yang dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Timur. Program ini menjadi ruang diskusi dan refleksi atas peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu, sekaligus mendorong peningkatan literasi demokrasi.

Acara dibuka langsung oleh Willem J. Wetik, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya mengevaluasi pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.

“Penguatan pengawasan partisipatif harus dievaluasi selalu, sebab sejatinya demokrasi yang berkualitas tinggi adalah demokrasi yang masyarakatnya juga turut serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu,” ujar Willem.

Pada kesempatan tersebut, Taufik Hidayatulloh, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat, hadir sebagai pemateri utama dengan membawakan tema "Evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif". Ia menekankan bahwa tugas pokok dan fungsi pengawas pemilu bukan hanya menjalankan pengawasan saat tahapan pemilu, namun juga harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.

“Kita hampa ketika tidak melibatkan masyarakat. Stakeholder utama kita adalah masyarakat. Mereka harus menjadi bagian penting dari pengawasan partisipatif,” tegas Taufik.

Lebih lanjut, Taufik juga menyampaikan bahwa di masa non-tahapan seperti saat ini, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap harus berjalan. Terlebih, saat ini tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tengah berlangsung, yang menjadi titik krusial dalam memastikan akurasi data pemilih menuju Pilkada Serentak 2024.

“Kerja-kerja pengawasan dalam konteks PDPB sangat penting. Bawaslu perlu terus merancang strategi pengawasan yang selaras dengan kinerja KPU, agar kualitas data pemilih tetap akurat dan komprehensif,” tambahnya.

Pokasi edisi kedua ini menjadi bagian dari upaya konsisten Bawaslu Jakarta Timur untuk memperkuat pengawasan berbasis partisipasi publik, serta mendorong pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.