Bawaslu Jakarta Timur Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Coktas

Jakarta Timur – Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan rapat evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Rapat ini dipimpin oleh Anggota Bawaslu Jakarta Timur sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Taufik Hidayatulloh

RAPAT EVALUASI PENGAWASAN COKTAS

.

Pelaksanaan Coktas di Jakarta Timur telah dilakukan di tiga wilayah, yakni Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman (21 Agustus 2025), Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung (27 Agustus 2025), serta Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar (10 September 2025). Dari hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian data, seperti pemilih yang tercatat “meninggal” namun faktanya masih hidup, serta pemilih yang berpindah domisili tanpa melapor.

Menanggapi temuan tersebut, Bawaslu Jakarta Timur melalui Surat Imbauan Nomor 51/PM.00.02/K.JK-05/09/2025 tertanggal 8 September 2025 meminta KPU Kota Jakarta Timur untuk meneliti lebih lanjut data pemilih yang dikategorikan meninggal. Validasi data diharapkan dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti surat keterangan atau akta kematian.

Dalam rapat evaluasi, Taufik Hidayatulloh menegaskan pentingnya KPU turun langsung ke lapangan untuk memastikan keakuratan data.

“KPU perlu turun langsung ke rumah yang bersangkutan. Bagaimana nantinya saat sudah ketemu, yang pertama adalah mencocokkan NIK. Ketika status data KPU meninggal dunia, tetapi orangnya masih ada, maka masuk kategori MS (Memenuhi Syarat). Namun ketika yang bersangkutan memang meninggal, yang diminta adalah data pendukung seperti surat kematian atau keterangan RT/RW. Karena faktanya, masih banyak keluarga yang tidak membuat atau mengurus surat kematian,” jelasnya.

Pengawasan Coktas berikutnya akan dilanjutkan pada tanggal 16 dan 18 September 2025 di lima kecamatan, yaitu Jatinegara, Kramat Jati, Pulo Gadung, Ciracas, dan Cakung. Evaluasi berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat validitas data pemilih sebagai fondasi pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berkualitas.