Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Bawaslu Kota Jakarta Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Jakarta, 12 Maret 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jakarta Timur menggelar Evaluasi Peningkatan Kapasitas Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meninjau efektivitas pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 serta merancang strategi peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada mendatang.

Acara ini dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu, serta sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem Johanes Wetik, dan beberapa pejabat lainnya. Mereka menekankan pentingnya evaluasi ini dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengawasan pemilihan.

Beberapa isu utama yang dibahas meliputi kendala dalam rekrutmen Pengawas Adhoc, efektivitas bimbingan teknis (BIMTEK), serta tantangan dalam pengawasan money politics yang semakin berkembang dengan metode digital. Selain itu, juga dibahas kendala koordinasi dengan lembaga lain dalam menangani pelanggaran pemilu dan permasalahan teknis dalam proses rekapitulasi suara.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur, Willem Johanes Wetik, menyoroti permasalahan terbatasnya SDM dan sarana prasarana, terutama di wilayah Duren Sawit dan Pulo Gadung. Ia menegaskan bahwa perbaikan dalam manajemen SDM serta peningkatan fasilitas kerja sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik.

Sementara itu, narasumber pertama Koeshartanto Koes Wiranto menegaskan pentingnya profesionalisme pengawas pemilu serta optimalisasi kompetensi melalui pelatihan yang relevan, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama dengan institusi pendidikan. Ia juga menambahkan bahwa evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala guna memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga.

Dalam sesi diskusi, Alwan Ola Riantobi sebagai narasumber kedua menyoroti masih maraknya praktik politik uang yang kini menggunakan platform digital. Ia menekankan bahwa strategi mitigasi yang lebih baik diperlukan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif. 

Sebagai hasil evaluasi, beberapa rekomendasi diusulkan, antara lain peningkatan intensitas pelatihan SDM, perbaikan koordinasi antar-lembaga terkait, serta penguatan regulasi dalam pengawasan money politics. Para peserta juga mengusulkan agar sistem rekrutmen Pengawas Adhoc lebih transparan dan berbasis kompetensi guna memastikan pengawas Pemilu dan Peilihan yang lebih profesional.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas Bawaslu Kota Jakarta Timur dalam menjalankan tugasnya. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pengawasan Pemilu dan Pilkada di masa depan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan profesional.