Kolaborasi untuk Demokrasi: Bawaslu Kota Jakarta Timur Gelar Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Jakarta – Bawaslu Kota Jakarta Timur menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu pada Jumat, 29 Agustus 2025 bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive, Jakarta Timur.

Kegiatan ini mengusung tema “Menguatkan Kewenangan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada Pasca Putusan MK”. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menekankan pentingnya penguatan lembaga demokrasi sebagai pilar demokrasi substantif.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam menjaga penguatan demokrasi Indonesia. “Pemilu bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan penguatan kelembagaan demokrasi,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Jakarta Timur, Kepala Sekretariat, staf sekretariat, serta berbagai stakeholder, organisasi masyarakat, dan mahasiswa yang memiliki dedikasi dalam penegakan demokrasi. Sebagai bentuk apresiasi, Bawaslu Jakarta Timur turut memberikan piagam penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi aktif dalam mendukung pengawasan partisipatif dan penguatan kelembagaan demokrasi.

Hadir sebagai narasumber utama, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng., yang memberikan pandangan mendalam mengenai pentingnya peran Bawaslu pasca putusan Mahkamah Konstitusi. “Penguatan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga soal menjaga integritas demokrasi. Bawaslu harus menjadi garda terdepan dalam memastikan Pilkada berjalan jujur, adil, dan berintegritas,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jakarta Timur berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan, memperdalam pemahaman regulasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menjaga demokrasi dan keadilan pemilu.