Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Jaktim Bersama PMII, Soroti Tantangan Pemilu dan Reformasi Kepemiluan

Kegiatan ini merupakan upaya tindak lanjut dari Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.

Dengan berkolaborasi bersama organisasi kemahasiswaan, yakni Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Jakarta Timur (PC PMII Kota Jakarta Timur), kegiatan ini mengusung tajuk TEPIS (Telaah Persoalan Strategis) dengan tema “Menjaga Demokrasi di Tengah Tantangan Elektoral dan Digitalisasi Politik”.

Acara dibuka oleh sambutan dari Willem Johanes Wetik selaku Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. “Dalam demokrasi masih ada banyak persoalan yang menanti untuk dikritisi. Bersama dengan PMII yang juga memiliki tajuk TEPIS (Telaah Persoalan Strategis), mahasiswa mempunyai peran penting untuk menjaga idealisme demokrasi tetap pada jalannya.”

Tak hanya itu, hadir pula Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Utara, Johan Bahdi, yang menjadi pemateri mengenai “Tantangan Demokrasi di Era Digital”.

“Dalam kampanye Pemilu 2024 maupun Pilkada Serentak, terdapat beberapa masalah yang masih menjadi catatan bagi demokrasi di Indonesia, yaitu penyebaran hoaks, polarisasi sosial politik yang ekstrem, ancaman kedaulatan data yang berkaitan dengan keamanan data pemilu yang rawan manipulasi oleh aktor politik maupun aktor lainnya, serta tantangan penyelenggara pemilu dengan beban kerja yang kompleks dan tinggi. Namun, kita juga memiliki peluang untuk memperkuat demokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas, partisipasi yang luas, serta inovasi demokrasi di bidang teknologi dan digital.”
Jelas Johan Bahdi.

Setelah itu, Anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, Fahrur Rohman, juga menjadi pemateri diskusi.
“Tantangan yang cukup besar juga datang dari pendataan pemilih. KPU Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki tanggung jawab dan tantangan besar dalam pemutakhiran data pemilih. Tanpa adanya Pantarlih dan stakeholder seperti Disdukcapil, tentunya data yang akurat tidak akan terwujud. Kita beradaptasi secara cepat dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi untuk mempercepat atau mengakselerasi keakuratan data,” tegas Fahrur Rohman mengenai dinamika pemilihan umum di Jakarta Timur.

Tak lama berselang, Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ahmad Fahlevi, membawakan materi mengenai pentingnya pengawasan pemilu di media sosial dan ranah digital.
“Segala adaptasi teknologi dan digitalisasi membantu mempercepat setiap tahapan pengawasan dan penanganan pelanggaran sehingga dapat dilakukan secara real time. Bawaslu dari tingkat pusat hingga kota perlu mengakselerasi setiap penggunaan teknologi dan digitalisasi yang mengutamakan keamanan data dan kemutakhiran pengawasan.”

Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Taufik Hidayatulloh, turut membersamai sekaligus menjadi narasumber yang mengisi materi diskusi mengenai “Agenda Reformasi Kepemiluan”.
“Ada banyak fenomena politik dan hukum terkait pemilu. Putusan MK seperti pemisahan pemilihan nasional dan lokal, putusan MK tentang penguatan Bawaslu tingkat kabupaten/kota, serta isu terhangat mengenai Pilkada yang dikembalikan ke DPRD, seluruh isu ini harus dikawal karena akan ada kodifikasi Omnibus Law Pemilu,” begitu penjelasan Taufik dalam sesi tanya jawab.

Giat ini ditutup melalui closing statement dari Willem Johanes Wetik.
“Pemilu adalah wilayah rakyat dalam mengawasi dan memonitor setiap track record partai dan setiap calon, bukan sekadar ajang meraup suara rakyat. Pesan saya kepada setiap komunitas dan organisasi sipil seperti sahabat-sahabat PMII Jakarta Timur, teruslah mengawasi dan mengawal isu demokrasi kepemiluan secara kritis dan aktif. Tanpa adanya sikap kritis mahasiswa, setiap kebijakan berpotensi menyimpang,” tegas Willem dalam memberikan semangat kritis dalam berdemokrasi kepada para mahasiswa PMII.