Monitoring dan Evaluasi IKU, Bawaslu DKI Jakarta Kunjungi Bawaslu Jakarta Timur

Pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur. Monev ini dipimpin langsung oleh Rini Rianti Andriani, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Monitoring dan evaluasi membahas seputar Indikator Kerja Utama (IKU) sesuai dengan arahan Bawaslu RI dalam Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur, Willem J. Wetik.

“Indikator kerja, apa pun dan bagaimanapun situasinya, sangat diperlukan. Sebab dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masa non-tahapan pemilu/pemilihan, kita harus jelas terhadap hal yang ingin kita capai. Tetap harus ada target kerja agar tugas dan fungsi pekerjaan terarah dan terkoordinasi. Oleh sebab itu, kami di Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur telah merancang indikator kerja yang ditetapkan dalam SK IKU dari Bawaslu RI. Untuk yang terhormat Ibu Rini selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mohon arahannya dalam monev ini.”

Dalam kesempatan tersebut, Rini Rianti Andriani menyampaikan beberapa poin arahan terkait IKU.

“Dalam masa efisiensi dan masa non-tahapan, kita harus senantiasa disiplin dalam mengerjakan tugas dan kewajiban di lembaga kita tercinta, yakni Bawaslu. Kita adalah lembaga yang bekerja untuk demokrasi, sehingga tetap harus melaksanakan tugas-tugas jangka panjang untuk pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang. Budaya kerja yang disiplin merupakan awal dari semua pencapaian yang baik.”

Lebih lanjut, Rini menyampaikan pentingnya kesamaan visi dan kreativitas dalam perancangan program kerja.

“Terkait Indikator Kerja Utama (IKU), Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hadir dalam monitoring dan evaluasi kali ini untuk melakukan sinkronisasi IKU. Sinkronisasi ini penting agar kita memiliki visi dan rencana kerja yang sama, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Program kerja boleh berbeda-beda, tetapi visi harus sama. Dalam perancangan program kerja, gunakan daya kreatif dan inovasi untuk menjalankan tugas dan fungsi di masa non-tahapan. Jika visi sudah selaras, maka program kerja yang kreatif dan inovatif akan lebih mudah diarahkan.”

Rini juga mengingatkan adanya tugas untuk memperkuat koordinasi dan audiensi lintas lembaga pemerintahan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi.

“Kita memiliki tugas untuk memperkuat koordinasi dan audiensi lintas lembaga pemerintahan. Urgensinya jelas, yakni konsolidasi demokrasi. Tolok ukur kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu berkaitan erat dengan koordinasi dan audiensi lintas lembaga. Targetnya adalah agar pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan di masa depan, kita telah memiliki jaringan lembaga yang mampu memperkuat fungsi pengawasan pemilu dan pemilihan,” tutup Rini menegaskan peran penting konsolidasi demokrasi jangka panjang.